Wahyupembebasan’s Blog

19 Januari 2009

“Pemaksaan Lembur” dan “ Hilangnya Hak Atas Kemerdekaan Buruh”

Filed under: berita — wahyupembebasan @ 12:02 pm

Menunggu Terbitnya Fatwa Mui Soal Pemaksaan Buruh Atas Lembur

Persoalan serius yang dihadapi buruh terkait hak atas kesejahteraan, kesehatan dan keberlangsungan kerja terdiskusikan dengan cukup hangat selama hampir 2 jam di aula Dewan Riset Daerah (DRD) Jl. Imam Bonjol No 285. Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS) ini dihadiri hampir 50 orang dari elemen buruh/aktivis, mahasiswa, ormas dan NGO ini mengambil tema “Pekasaan Lembur” dan Hilangnya Hak Kemerdekaan Buruh” dengan menghadirkan pembicara dari MUI Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dan Departemen Pengawasan Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah. Sebagai pembuka, diskusi publik tersebut diawali dengan pemaparan YAWAS terkait dengan maraknya pemaksanaan lembur yang terjadi di masing-masing kawasan industri di Semarang, seperti kawasan Candi, Wijayakusumna dan Tanjung Mas, sedangkan modus yang dilakukan sangat marak, seperti sistem kerja target, ancaman PHK kalau tidak mau lembur, bahkan yang terburuk adalah kerja yang semestinya dihitung lembur tapi tidak di hitung/dibayar. Situasi ini menurut Sri Wahyuni yang mewakili YAWAS terjadi karena buruh sudah tidak memiliki lagi alat perlindungan, baik dari negara, melalui kebijakan/ Peraturan Perundang-Undangan maupun dari Serikat Pekerja (SP). Sementara itu dari Disnakertrans Jawa Tengah menanggapi pemaparan dari Yawas, terkait lemahnya sistem pengawasan sengketa perburuhan di jawa tengah berargumen dalam tahun ini tercatat ada 204 pengawas, akan tergolong masih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan hanya 116 orang untuk mengawasi sekitar 16.000 perusahaan di Jawa Tengah. Dengan demikian bagaimana mungkin fungsi pengawasan ini dapat berjalan kalau jumlah pengawasanya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Sehingga dalam catatan, sampai hari ini belum pernah ada satu perusahaan-pun yang telah melakukan pelanggaran terseret ke pengadilan, selain tidak berjalannya fungsi pengawasan yang cenderung passive juga diakibatkan oleh mahalnya penyelesaian perkara sengketa perburuhan. Menyinggung persoalan lembur, memang saat ini terjadi perubahan kalau sebelum tahun 2005 perusahaan yang mau menjalankan lembur, butuh ijin dari disnakertrans sekarang sudah tidak lagi. Alasan mendasar atas rendahnya upah yang akhirnya terjadi pemaksaan lembur oleh perusahaan, adalah diakibatkan oleh berlakunya prinsip ekonomi “menanamkan sedikit modal dan keuntungan sebesar-besarnya”, demikian penjelasan tambahan dari LBH Semarang. Menurutnya pekerja adalah salah satu dari beberapa prasyarat para pengusaha untuk menjalankan produksinya disamping modal usaha dan bahan baku. Akan tetapi, paparnya, untuk mencari profit yang tinggi, langkah paling efektif yang mereka tempuh adalah menekan biaya produksi pada sektor upah buruh. banyaknya aturan main yang sudah ada seolah menjadi sia-sia karena konsekwensi hukum yang mengatur pelanggaran sistem lebur sangat lemah. Dalam posisi ini seharusnya memang negara kembali bisa hadir sebagai pelindung bagi para buruhnya. MUI yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Muhyiddin, MA. Menyatakan dengan tegas bahwa persoalan perburuhan dengan mempekerjakan lembur para pekerja secara paksa adalah bertentangan dengan hak dalam prinsip Islam. Menurutnya, ada beberapa hal prinsipil dalam islam terkait dengan etika bisnis antara lain, salah satu yang paling mendasar dalam praktik kerjasama adalah keterbukaan dalam pembuatan kesepakatan kerja (termasuk di dalamnya adalah persoalan upah, waktu kerja dan hal yang dikerjakan dan hak memilih tidak lembur). Melihat peliknya persoalan perburuhan yang dihadapi, selanjutnya MUI Jawa Tengah menyatakan diri akan mengambil sikap dengan menerbitkan Fatwa setelah nantinya diproses dengan para ahli terkait persoalan lembur maupun persoalan-persoalan perburuhan lainya, kalau memang dibutuhkan.

20 Nopember 2008

Yayasan Wahyu Sosial (YAWAS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan DISNAKERTRANS Propinsi Jawa Tengah Semarang,

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: